Demokratisasi Perpustakaan Untuk Masyarakat

Jherio Wiranda

Perpustakaan adalah instansi yang berkonotasi sosial, khususnya perpustakaan umum. Perpustakaan umum juga acapkali disebut sebagai Universitas Rakyat atau Universitas Masyarakat, karena perpustakaan umum merupakan tempat berkumpul dan belajar masyarakat tanpa mengenal umur serta status sosialnya.

Di negara-negara berkembang, Manifesto Perpustakaan Umum (Public Library Manifesto) UNESCO menjadi dasar penyediaan jasa yang memihak kepada kaum tak berpunya.

Bukan hanya itu, wujud demokrasi di dalam perpustakaan umum bisa sangat efektif,  mulai dari menampung semua hal yang dapat dilihat (tangible) seperti manusianya dan koleksi fisiknya yang berupa buku maupun yang tak terlihat (intangible) seperti wacana dalam pikiran manusia yang bisa didiskusikan di dalam perpustakaan, pun ideologi-ideologi yang termuat di dalam setiap koleksi perpustakaannya.

Paradoks Demokratisasi Perpustakaan

Sumber gambar : www.quotefancy.com

Sejak 14 April 2010 Jaksa Agung Muda menerangkan 10 kriteria pelarangan buku untuk setiap karya. Salah satu kriteria pelarangan itu adalah buku-buku yang memuat ajaran Komunisme, Marxisme, dan Lenimisme. Lewat legitimasi hukum, negara memberangus buku-buku yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan tujuan negara.

Jika perpustakaan umum adalah representasi dari demokratisasi perpustakaan, pastilah yang menyangkut hal-hal fisik (koleksi dan manusianya) dapat ditampung, bahkan yang berupa nonfisik (ideologi yang terkandung di dalam buku) sangat mungkin dilayangkan tanpa adanya pelarangan-pelarangan.

Diksriminasi terhadap ilmu pengetahuan di dalam perpustakaan tentu akan menimbulkan anomi (tidak sesuai dengan tujuan kultural). Tujuan kultural yang akan dicapai yakni pencerdasan, tak kunjung datang bila perpustakaan tak membuka jalan demokratis. Karenanya menutup akses pengetahuan berarti menyembunyikan kebenaran yang berhak diketahui masyarakat, yang semestinya dibaca, dikaji, didiskusikan, bukan malah dilarang dan disembunyikan.

Inilah yang kemudian perlu diperhatikan dan diperjuangkan oleh pustakawan dengan membawa perpustakaan maju lewat nuansa kultural yang dihadirkan dalam perpustakaan berupa ruang diskusi dan ruang penelitian. Termasuk apa-apa saja yang bisa diketahui dan lebih kepada bagaimana pemustaka melakukan sebuah penelitian lebih mendalam terhadap segala bentuk ilmu pengetahuan berdasarkan asas komparatif (perbandingan).

Bukankah sebuah paradoks jika negara menutup beberapa ideologi yang tercantum di dalam buku dengan dalih mengganggu ketertiban umum. Alasan itu adalah sebuah pembodohan. Bukankah ini tidak mengindahkan budaya intelektual dalam segi tranparansi ilmu pengetahuan (transparancy knowledge).

Transparansi ini adalah tingkatan tertinggi bagi ilmu pengetahuan, bahwa tak ada yang ditutup-tutupi, kebenaran bisa diketahui. Artinya para pembaca ini pun tidak langsung mengikuti apa yang mereka baca, pasti dimulai dengan penalaran kemudian diikuti dengan penyaringan tentang mana yang benar dipraktikkan dan mana yang salah.

Sampai di sini kita tahu bahwa demokratisasi perpustakaan harusnya membawa kita pada kemajuan dengan memobilisasi pelbagai jenis koleksi untuk dikaji lebih mendalam dan transparan oleh berbagai elemen masyarakat di dalam perpustakaan.

Namun lagi-lagi perpustakaan belum mendapatkan kemerdekaan dalam menentukan arah dan kebijakannya, tak ada hukum yang diselipkan di perpustakaan kemudian membuat lembaga perpustakaan independen, dan menjadikan lembaga ini tameng ketika terjadi diskriminasi hasil intelektual dari masyarakat.

Ketika kita melihat perpustakaan dalam definisinya, adalah tempat penyimpanan karya intelektual manusia. Berarti, jika sebuah buku dilarang oleh negara maka negara sendiri yang akan menggugurkan fungsi perpustakaan itu sendiri sebagai alat penyimpanan khazanah intelektual yang mencakup seluruh karya, terutama yang sering dilarang atau dalam hal ini “buku”.

Bagaimana perpustakaan bisa mencerdaskan jika negara mendukung penyembunyian karya intelektual. Maka sekarang kita harus berjuang.

Power Pustakawan

Yang pertama, jika perpustakaan telah menganut nilai demokrasi maka dalam kesehariannya akan terjadi yang namanya integrasi sosial, dimana setiap elemen masyarakat bisa mengakses segala layanan yang ada di perpustakaan tanpa membedakan status sosial pemustaka. Proses integrasi sosial ini akan menambah khazanah intelektual perorangan maupun kelompok dalam menyelami kehidupan.

Yang kedua, untuk mengakses sarana dan prasarana perpustakaan tidak perlu mengeluarkan biaya, ini mengindikasikan perpustakaan merupakan lembaga nonprofit.

Kedua kekuatan itu merupakan hasil dari demokratisasi perpustakaan, yang tentu hal tersebut akan memperpanjang langkah perpustakaan dalam melakukan tranparansi ilmu pengetahuan serta meretas kesenjangan sosial khususnya di ranah pendidikan masyarakat.

Contoh kasus, pendidikan di Indonesia telah melakukan politik meritokrasi, artinya setiap orang yang ingin masuk pendidikan lanjut harus memiliki kemampuan intelektual dalam bentuk ujian sebagai penentu kelulusan.

Politik meritokrasi ini bisa diperluas ke ranah ekonomi, dikarenakan setiap orang yang ingin atau yang sudah lulus harus membayar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Ditambah lagi biaya seragam, ATK, dan lain sebagainya, pernahkah kita bertanya dan membayangkan, apa yang terjadi dengan orang-orang yang untuk mendapatkan uang makan saja susah? Bagaimana mau masuk sekolah kemudian cerdas kalau semua harus memakai uang, harus berseragam dan lain-lain yang berbau formal.

Pernahkah para pustakawan memikirkan hal ini, kemudian menggalakkan wacana perpustakaan sebagai tempat pendidikan semi-formal, tempat yang nyaman tak kaku, gratis tak berbayar, dan yang pasti tempat mendapatkan ilmu pengetahuan, di luar dari tempat pendidikan formal yang tak berkonotasi sosial.

Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengadvokasi mereka, menghadirkan tempat belajar di perpustakaan, menjalankan perpustakaan keliling secara rutin, memperkuat fungsi TBM sebagai tempat belajar, serta tempat-tempat lain yang lebih meriah, tak murah karena tempat ini memang bukan untuk mereka bayar.

Pustakawan harus mempertajam analisis sosialnya untuk memecahkan solusi di dalam masyarakat, yang sesuai dengan realitas sosial bukan malah sebaliknya perpustakaan tidak bisa sejalan dengan keinginan sosial (anomi). Banyak varian-varian yang bisa kita lakukan untuk memecah dan meretas kesenjangan sosial masyarakat lewat perpustakaan.

Penulis adalah mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin makassar asal Enrekang

HMPII

DPP HMPII

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *